KUALA LUMPUR - Panasnya hubungan antara RI-Malaysia berlanjut di Internet. Perang kata-kata diwarnai hinaan tertuang di sini.
Bukan hanya situs anti-Malaysia saja yang ada, situs dan blog yang isinya melontarkan hinaan ke Indonesia pun bermunculan. Mulai dari teks lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diubah, hingga masalah TKI yang mengadu nasib di negeri jiran itu.
Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali I Putu Gede Indriawan Karna meminta pemerintah tegas dan melawan sikap Polisi Laut Malaysia, dalam kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan Indonesia beberapa pekan lalu.
"Pemerintah harus bersikap tegas. Karena ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa dan negara Indonesia," katanya di Denpasar, Selasa (31/8/2010).
Dia menyatakan tidak bisa menerima perlakuan kepolisian Diraja Malaysia karena faktanya nelayan Malaysia melanggar perairan wilayah Indonesia.
Ia menilai, kalau pemerintah Indonesia terus melunak, Malaysia akan terus "menggempur" sektor-sektor lain, terbukti Sipadan dan Ligitan sudah dirampas Malaysia. "Dulu masalah perbatasan Ambalat, begitu juga sejumlah seni budaya Indonesia diklaim oleh Malaysia. Ke depannya apa yang akan mereka utak-atik?" katanya.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Mahasiswa Pancasila Bali Nyoman Mardika mengusulkan pemerintah Indonesia berunding, tapi juga harus mengambil strategi lebih keras.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) di DPR RI, Tjahjo Kumolo, meminta surat Presiden RI ke Malaysia dalam insiden penangkapan dan pelecehan tiga petugas KKP Indonesia oleh Polisi Air Malaysia, ditindaklanjuti pemerintah.
"Semoga surat Presiden SBY kepada PM Malaysia itu segera ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat tinggi kedua negara, untuk menyelesaikan semua masalah, baik masalah perbatasan dan perlindungan warga kita di sana," katanya.
Ia mengaku merespons inisiatif rekan-rekannya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang tengah mengupayakan hak interpelasi terhadap insiden kedaulatan RI itu.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari FPG, Yoris Raweyai, mengemukakan, pihaknya memang amat tidak paham dengan perilaku sejumlah pejabat Pemerintah RI yang lamban dalam bersikap terhadap Malaysia.
"Yang lebih memperhatikan FPG lagi, adalah, penjelasan Pemerintah yang tidak tegas, terutama antara dua kepentingan. Yakni pertama, menyangkut soal kedaulatan Negara, yaitu penangkapan tiga petugaas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)," ujarnya.
Lalu kedua, menurutnya, mengenai tujuh nelayan Malaysia yang datang melewati batas perairan negara kita dengan maksud mencuri ikan, tetapi dilepas tidak sesuai dengan norma hukum berlaku.
"Ketika kami minta penjelasan, tidak sejalan (yang dijelaskan). Mereka (para pejabat) tidak satu bahasa, bahwa ini keputusan siapa bertanggungjwab, tidak ada yang tuntas dan jelas," ujarnya.
Oleh karena itu, demikian Yoris, fraksinya meminta interpelasi.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI dari FPDI-P, Trimedya Panjaitan, menyatakan, sikap Pemerintah atas kasus perbatasan dan pelecehan warga kita sangat menggemaskan.
Di lain pihka, Partai Demokrat mengingatkan Partai Golkar untuk berhenti mendorong interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah terkait diplomasi dengan Malaysia. Dorongan tersebut dianggap tidak senada dengan semangat koalisi.
"Dorongan interpelasi terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah tersebut seyogyanya segera dicabut," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
PD mengimbau agar Golkar menghargai spirit koalisi saat mengambil kebijakan. PD meyakini koalisi dibentuk untuk menyatukan pandangan politik. "Karena kita koalisi, seharusnya menghormati Pemerintah," imbau Jafar.
Jafar berharap Golkar memahami imbauan PD. Sebab, PD ingin koalisi tetap harmonis dan tidak ada saling curiga, "Kita tidak mau ada kecurigaan sebagai koalisi," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar akan mendorong pengajuan Hak Interpelasi (bertanya) DPR kepada pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, yang menghadiri Silaturahmi Pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan, di restoran Dapur Sulawesi, di jalan Penghibur, Makassar.
"Pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi, justru ini bisa meng-clear-kan permasalahan. Pemerintah bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti adanya pernyataan lima menteri kita yang dicap tidak nasionalis. Itu kita buktikan di interpelasi," kata Ical yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Bukan hanya situs anti-Malaysia saja yang ada, situs dan blog yang isinya melontarkan hinaan ke Indonesia pun bermunculan. Mulai dari teks lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diubah, hingga masalah TKI yang mengadu nasib di negeri jiran itu.
Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali I Putu Gede Indriawan Karna meminta pemerintah tegas dan melawan sikap Polisi Laut Malaysia, dalam kasus penangkapan petugas Dinas Kelautan Indonesia beberapa pekan lalu.
"Pemerintah harus bersikap tegas. Karena ini sudah menyangkut kedaulatan bangsa dan negara Indonesia," katanya di Denpasar, Selasa (31/8/2010).
Dia menyatakan tidak bisa menerima perlakuan kepolisian Diraja Malaysia karena faktanya nelayan Malaysia melanggar perairan wilayah Indonesia.
Ia menilai, kalau pemerintah Indonesia terus melunak, Malaysia akan terus "menggempur" sektor-sektor lain, terbukti Sipadan dan Ligitan sudah dirampas Malaysia. "Dulu masalah perbatasan Ambalat, begitu juga sejumlah seni budaya Indonesia diklaim oleh Malaysia. Ke depannya apa yang akan mereka utak-atik?" katanya.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Mahasiswa Pancasila Bali Nyoman Mardika mengusulkan pemerintah Indonesia berunding, tapi juga harus mengambil strategi lebih keras.
Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) di DPR RI, Tjahjo Kumolo, meminta surat Presiden RI ke Malaysia dalam insiden penangkapan dan pelecehan tiga petugas KKP Indonesia oleh Polisi Air Malaysia, ditindaklanjuti pemerintah.
"Semoga surat Presiden SBY kepada PM Malaysia itu segera ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat tinggi kedua negara, untuk menyelesaikan semua masalah, baik masalah perbatasan dan perlindungan warga kita di sana," katanya.
Ia mengaku merespons inisiatif rekan-rekannya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang tengah mengupayakan hak interpelasi terhadap insiden kedaulatan RI itu.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari FPG, Yoris Raweyai, mengemukakan, pihaknya memang amat tidak paham dengan perilaku sejumlah pejabat Pemerintah RI yang lamban dalam bersikap terhadap Malaysia.
"Yang lebih memperhatikan FPG lagi, adalah, penjelasan Pemerintah yang tidak tegas, terutama antara dua kepentingan. Yakni pertama, menyangkut soal kedaulatan Negara, yaitu penangkapan tiga petugaas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)," ujarnya.
Lalu kedua, menurutnya, mengenai tujuh nelayan Malaysia yang datang melewati batas perairan negara kita dengan maksud mencuri ikan, tetapi dilepas tidak sesuai dengan norma hukum berlaku.
"Ketika kami minta penjelasan, tidak sejalan (yang dijelaskan). Mereka (para pejabat) tidak satu bahasa, bahwa ini keputusan siapa bertanggungjwab, tidak ada yang tuntas dan jelas," ujarnya.
Oleh karena itu, demikian Yoris, fraksinya meminta interpelasi.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI dari FPDI-P, Trimedya Panjaitan, menyatakan, sikap Pemerintah atas kasus perbatasan dan pelecehan warga kita sangat menggemaskan.
Di lain pihka, Partai Demokrat mengingatkan Partai Golkar untuk berhenti mendorong interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah terkait diplomasi dengan Malaysia. Dorongan tersebut dianggap tidak senada dengan semangat koalisi.
"Dorongan interpelasi terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah tersebut seyogyanya segera dicabut," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
PD mengimbau agar Golkar menghargai spirit koalisi saat mengambil kebijakan. PD meyakini koalisi dibentuk untuk menyatukan pandangan politik. "Karena kita koalisi, seharusnya menghormati Pemerintah," imbau Jafar.
Jafar berharap Golkar memahami imbauan PD. Sebab, PD ingin koalisi tetap harmonis dan tidak ada saling curiga, "Kita tidak mau ada kecurigaan sebagai koalisi," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar akan mendorong pengajuan Hak Interpelasi (bertanya) DPR kepada pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini disampaikan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, yang menghadiri Silaturahmi Pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan, di restoran Dapur Sulawesi, di jalan Penghibur, Makassar.
"Pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi, justru ini bisa meng-clear-kan permasalahan. Pemerintah bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti adanya pernyataan lima menteri kita yang dicap tidak nasionalis. Itu kita buktikan di interpelasi," kata Ical yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
suaramedia.com
0 comments:
Posting Komentar